• Untuk Pejuang Dakwah

    Agustus08:

    Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kalian menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian serta orang-orang selain mereka yang tidak kalian ketahui sedangkan Allah mengetahuinya. (QS al-Anfal [8]: 60).

  • Goresan Pena

  • DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF OTONOMI DAERAH TERHADAP KEMAJUAN BANGSA INDONESIA

    A. Pengertian Desentralisasi

    Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. dengan adanya desentralisasi maka muncullan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dasar pemikiran yang melatarbelakanginya adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat dengan mereka yang merasakan langsung pengaruh program dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini akan meningkatkan relevansi antara pelayanan umum dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, sekaligus tetap mengejar tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah ditingkat daerah dan nasional, dari segi sosial dan ekonomi. Inisiatif peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan pembangunan sosial ekonomi diharapkan dapat menjamin digunakannya sumber-sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan lokal.

    B. Sentralisasi dan Desentralisasi

    Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara adalah persoalan pembagian sumber daya dan wewenang. Pembahasan masalah ini sebelum tahun 1980-an terbatas pada titik perimbangan sumber daya dan wewenang yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintahan di bawahnya. Dan tujuan “baik” dari perimbangan ini adalah pelayanan negara terhadap masyarakat.

    Di Indonesia sejak tahun 1998 hingga baru-baru ini, pandangan politik yang dianggap tepat dalam wacana publik adalah bahwa desentralisasi merupakan jalan yang meyakinkan, yang akan menguntungkan daerah. Pandangan ini diciptakan oleh pengalaman sejarah selama masa Orde Baru di mana sentralisme membawa banyak akibat merugikan bagi daerah. Sayang, situasi ini mengecilkan kesempatan dikembangkannya suatu diskusi yang sehat bagaimana sebaiknya desentralisasi dikembangkan di Indonesia. Jiwa desentralisasi di Indonesia adalah “melepaskan diri sebesarnya dari pusat” bukan “membagi tanggung jawab kesejahteraan daerah”.

    Sentralisasi dan desentralisasi tidak boleh ditetapkan sebagai suatu proses satu arah dengan tujuan pasti. Pertama- tama, kedua “sasi” itu adalah masalah perimbangan. Artinya, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan selalu merupakan dua hal yang dibutuhkan. Tak ada rumusan ideal perimbangan. Selain proses politik yang sukar ditentukan, seharusnya ukuran yang paling sah adalah argumen mana yang terbaik bagi masyarakat.

    Masalah sentralisasi dan desentralisasi bukan lagi dipandang sebagai persoalan penyelenggara negara saja. Pada akhirnya kekuatan suatu bangsa harus diletakkan pada masyarakatnya. Saat ini di banyak wilayah, politik lokal dikuasai selain oleh orang-orang partai politik juga kelompok-kelompok yang menjalankan prinsip bertentangan dengan pencapaian tujuan kesejahteraan umum. Kekuatan kelompok pro pembaruan lemah di banyak daerah dan langsung harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan politik lokal dengan kepentingan sempit.

    Birokrasi sekali lagi adalah alat pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan daerah. Birokrasi, jika dirancang secara sungguh-sungguh, bisa berperan sebagai alat merasionalisasikan masyarakat. Pemerintah pusat, misalnya, membantu pemerintah daerah dalam mendesain pelayanan publik yang akuntabel. Pemerintah daerah sering pada situasi terlalu terpengaruh dengan kepentingan perpolitikan lokal. (sumber acuan http://www.kompas.comKamis, 02 Juni 2005)

    C. Dampak Positif dan Negatif Desentralisasi bagi Kemajuan Bangsa Indonesia

    Jika kita tinjau lebih jauh penerapan kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi sekarang ini, cukup memberikan dampak positif nagi perkembangan bangsa indonesia. Dengan adanya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur daerahnya, karena dinilai pemerintahan daerah lebih mengetahui kondisi daerahnya masing-masing. Disamping itu dengan diterapkannya sistem desentralisasi diharapkan biaya birokrasi yang lebih efisien. Hal ini merupakan beberapa pertimbangan mengapa otonomi daerah harus dilakukan.

    Dalam setiap kebijakan atau keputusan yang diambil pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Begitu juga dengan penerapan sistem desentaralisasi ini, memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Secara terperinci mengenai dampak dampak positif dan negatif dari desentarlisasi dapat di uraikan sebagai berikut :

    a. Segi Ekonomi

    Dari segi ekonomi banyak sekali keutungan dari penerapak sistem desentralisasi ini dimana pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, dengan demikian apabila suber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Seperti yang diberitakan pada majalah Tempo Januari 2003 “Desentralisasi: Menuju Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Berbasis Komunitas Lokal” disebutkan :

    “Sebagaimana telah diamanatkan oleh Deklarasi Rio dan Agenda 21, pengelolaan sumberdaya alam berbasis komunitas merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam. Selain itu strategi ini dapat membawa efek positif secara ekologi dan dan sosial. Pengelolaan sumberdaya alam khususnya sumberdaya kelautan berbasis komunitas lokal sangatlah tepat diterapkan di indonesia, selain karena efeknya yang positif juga mengingat komunitas lokal di Indonesia memiliki keterikatan yang kuat dengan daerahnya sehingga pengelolaan yang dilakukan akan diusahakan demi kebaikan daerahnya dan tidak sebaliknya……………………dsb

    Namun demikian, sejak dicapainya kemerdekaan Indonesia, kecenderungan yang terjadi adalah sentralisasi kekuasaan. Sejak orde lama sampai berakhirnya orde baru, pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah telah menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial budaya tersendiri, keadaan ini dalam jangka waktu yang panjang mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang pada akhirnya mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun lokalitasnya…………dsb

    Pelaksanaan desentralisasi mempunyai dua efek yang sangat berlawanan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan tergantung dari pendekatan dan penerapannya. Desentralisasi akan mengarah pada over eksploitasi dan kerusakan tanpa adanya pendekatan yang baik, namun sebaliknya dapat memaksimalkan potensi sumberdaya kelautan dengan tetap mengindahkan aspek kelestarian dan kelangsungan. prasyarat diperlukan demi tercapainya pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis komunitas lokal.

    Kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumberdaya kelautan dan terdapatnya akuntabilitas otoritas lokal merupakan prasyarat utama demi tercapainya pengelolaan sumberdaya kelautan dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi (Ribbot 2002)……………”

    Dari artikel diatas telah jelas betapa perlunya suatu otonomi daerah dilakukan, masyarakat merindukan adanya suatu kemandirian yang diberikan kepada mereka untuk merusaha mengembangkan suber daya alam yang mereka miliki, karena mereka lebih mengetahui hal-hal apa saja yang terbaik bagi mereka.

    Artikel diatas cukup memberikan gambaran betapa pentingnya otonomi daerah, tetapi disamping itu dengan tidak menutup mata ada beberapa hal yang harus diperhatikan, dengan adanya penerapan sistem ini membukan peluang yang sebesar-besarnya bagi pejabat daerah (pejabat yang tidak benar) untuk melalukan praktek KKN. Seperti yang dimuat pada majalah Tempo Kamis 4 November 2004 (www.tempointeraktif.com) “Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah”

    “Setelah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, resmi menjadi tersangka korupsi pembelian genset senilai Rp 30 miliar, lalu giliran Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar resmi sebagai tersangka kasus korupsi anggaran dewan dalam APBD 2002 sebesar Rp 6,4 miliar, oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Dua kasus korupsi menyangkut gubernur ini, masih ditambah hujan kasus korupsi yang menyangkut puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di berbagai wilayah di Indonesia, dengan modus mirip: menyelewengkan APBD.

    ………………………
    Sehingga ada ketidak jelasan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat setempat, yang membuat bentuk-bentuk tanggung jawab kepala daerah ke publik pun menjadi belum jelas. ?Karena posisi masyarakat dalam proses penegakan prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, belum jelas, publik tidak pernah tahu bagaimana kinerja birokrasi di daerah,? ujarnya.

    ………………………….

    Untuk itu Andrinof mengusulkan, selain dicantumkan prosedur administrasi dalam pertanggung jawaban anggota Dewan, juga perlu ada prosedur politik yang melibatkan masyarakat dalam mengawasi proyeksi dan pelaksanaan APBD. Misalnya, dengan adanya rapat terbuka atau laporan rutin ke masyarakat melalui media massa.

    Berikut ini beberapa modus korupsi di daerah:

    1. Korupsi Pengadaan Barang Modus : a. Penggelembungan (mark up) nilai barang dan jasa dari harga pasar. b. Kolusi dengan kontraktor dalam proses tender.

    2. Penghapusan barang inventaris dan aset negara (tanah)

    Modus :a. Memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi. b. Menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.

    3. Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, keniakan pangkat, pengurusan pensiun dan sebagainya.

    Modus : Memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi.

    4. Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi (sekolah, rumah ibadah, panti asuhan dan jompo)

    Modus : a. Pemotongan dana bantuan sosial b. Biasanya dilakukan secara bertingkat (setiap meja).

    5. Bantuan fiktif

    Modus : Membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke pihak luar.

    6. Penyelewengan dana proyek

    Modus :a. Mengambil dana proyek pemerintah di luar ketentuan resmi. b. Memotong dana proyek tanpa sepengtahuan orang lain.

    7. Proyek fiktif fisik

    Modus : Dana dialokasikan dalam laporan resmi, tetapi secara fisik proyek itu nihil.

    8. Manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi dan iuran.

    Modus :a. Jumlah riil penerimaan penjualan, pajak tidak dilaporkan. b. Penetapan target penerimaan

    …………………………………”

    Sumber : The Habibie Center

    Berdasarkan artikel diatas dapat disimpulkan bahwa disamping memiliki dampak positif otonomi daerah juga memiliki dampak negatif, bahkan dampak yang ditimbulkan sangatlah besar, dan apabila hal ini terus terjadi bukan kemakmuran dan kemandirian yang di peroleh malahan kesengsaraan dan kemiskinan yang akan kita peroleh. Oleh sebab itu peranan masyarakat dalam melakukan kontrol sangantlah penting dan yang lebih penting adalah dari pejabat itu sendiri. Bagaimana ahklak pribadi pejabat tersebut.

    b. Segi Sosial Budaya

    Mengenai sosial budaya ini saya belum menemukan artikel yang secara penuh membahas mengenai dampak sosial budaya. Tetapi menurut analisis saya dengan diadakannya akan memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bahkan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain. Yang nantinya merupakan salah satu potensi daerah tersebut.

    c. Segi Keamanan dan Politik

    Dalam segi politik ini saya masih kurang begitu paham. Menurut pendapat saya dengan diadakannya desentralisasi merupakan suatu upaya untuk mempertahankan kesatuan Negara Indonesia, karena dengan diterapkannya kebijakna ini akan bisa meredam daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI, (daerah-daerah yang merasa kurang puas dengan sistem atau apa saja yang menyangkut NKRI). Tetapi disatu sisi otonomi daerah berpotensi menyulut konflik antar daerah. Sebagaimana pada artiket Asian Report 18 juli 2003 ”Mengatur Desentralisasi Dan Konflik Disulawesi Selatan”

    ”……………..Indonesia memindahkan kekuasaannya yang luas ke kabupaten-kabupaten dan kota-kota – tingkat kedua pemerintahan daerah sesudah provinsi – diikuti dengan pemindahan fiskal cukup banyak dari pusat. Peraturan yang mendasari desentralisasi juga memperbolehkan penciptaan kawasan baru dengan cara pemekaran atau penggabungan unit-unit administratif yang eksis. Prakteknya, proses yang dikenal sebagai pemekaran tersebut berarti tidak bergabung tetapi merupakan pemecahan secara administratif dan penciptaan beberapa provinsi baru serta hampir 100 kabupaten baru.

    Dengan beberapa dari kabupaten itu menggambarkan garis etnis dan meningkatnya ekonomi yang cepat bagi politik daerah, ada ketakutan akan terjadi konflik baru dalam soal tanah, sumber daya atau perbatasan dan adanya politisi lokal yang memanipulasi ketegangan untuk kepentingan personal. Namun begitu, proses desentralisasi juga telah meningkatkan prospek  pencegahan dan manajemen konflik yang lebih baik melalui munculnya pemerintahan lokal yang lebih dipercaya……..”

    ………………………

    Disisi lain ada pendapat yang berbeda, malahan GADJAH MADA UNIVERSITY akan mengadakan Pelatihan Penanganan Konflik dalam Konteks Desentralisasiyang latar belakan dan tujuan pelatihan ini adalah:

    Desentralisasi merupakan sebuah terobosan besar dalam pengelolaan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Dengan desentralisasi daerah memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan potensi diri masing-masing. Pada saat yang sama, desentralisasi juga menuntut kesiapan daerah untuk lebih mandiri, termasuk mengelola konflik-konflik yang berkembang baik setelah proses desentralisasi ataupun konflik-konflik yang selama ini dikelola dengan mengandalkan pemerintah pusat.

    Banyak daerah saat ini menyimpan potensi konflik yang sangat besar. Hubungan sosial antar anggota masyarakat yang tidak harmonis, kesenjangan sosial, serta kebijakan pemerintah yang tidak sensitif terhadap konflik merupakan faktor-faktor yang sangat potensial bagi munculnya konflik di daerah…………

    TUJUAN
    1. Memberikan pemahaman pada peserta tentang potensi yang memungkinkan timbulnya konflik dalam desentralisasi.

    2. Memberikan alat analisis dalam membuat kebijakan daerah yang membuat sensitif konflik.
    3. memberikan pijakan praktis bagi pembuatan kebijakan yang sensitif konflik.
    4. Mengkaji penanganan konflik yang dilakukan oleh berbagai daerah, melalui studi kasus ataupun kunjungan lapangan.

    d. Segi Pelayanan Pemerintah

    Mengenai pelayanan ini saya mengutip dari internet www.deliveri.orgMemberikan Pelayanan yang Bermutu” (tanggal dan tahun lupa dicatat). Yang menyatakan:

    ……….Disamping Sampai pada pertengahan tahun 1999, perencanaan dan pemberian pelayanan pemerintah masih diatur oleh Undang-undang No.5 tahun 1974 (juga dikenal dengan nama P5D). UU ini menggambarkan dua “struktur” utama: top-down dan bottom-up. Di dalam struktur top-down, pemerintah pusat mengembangkan dan membiayai berbagai program dan proyek yang dilaksanakan dengan mengikuti instruksi yang rinci oleh badan-badan pemerintah di daerah, dengan sedikit atau bahkan tanpa keterlibatan pelanggan yang hanya berperan sebagai “penerima” pelayanan. Sementara di bawah struktur bottom-up, pemerintah daerah diharapkan untuk dapat membuat perencanaan dan melaksanakan program. Program ini diidentifikasi dan diprioritaskan menurut kebutuhan daerah dengan berkonsultasi pada pemerintah tingkat bawah dan anggota masyarakat. Walaupun terdapat keseimbangan yang jelas antara struktur top-down dan bottom-up pada P5D, namun karena aparat daerah kurang memiliki keahlian dalam mengembangkan dan melaksanakan program-program lokal, dan kebanyakan dana datang dari pusat, serta perencanaan proyek yang sangat terikat oleh pemerintah pusat, maka struktur top-down berlaku secara umum…………..

    ………………………

    Berdasarkan wacana diatas dapat dipahami dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah akan diberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintahan pusat. Hal ini sangat akan berdampak positif dan bisa memajukan daerah tersebut apabila Orang/badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam merencanan suatu program serta memiliki analisis mengenai hal-hal apa saja yang akan terjadi dikemudia hari. Tetapi sebaliknya akan berdamapak kurang baik apabila orang /badan yang menyusun program tersebut kurang memahami atau kurang mengetahui mengenai bagaimana cara menyusus perencanaan yang baik serta analisis dampak yang akan terjadi.

    About these ads

    37 Tanggapan

    1. bagus…empat jempol dueh kan aku punyanya 4 haha………….

    2. kEreN bGt soB….

    3. thanks a lot for ur site,but may be u should give more short explanation about decentralization,it will make ur website easier to read,but after all….this is a good job buddy!!!

    4. haduh muni banyak bagete . . .

      jd pusing baca.a judga . . .!!!!!

    5. thx wad artikelna .. jdi kebantu nigh .. hhe .. ^__^

    6. SEMUA ITU BISA BAIK APABILA PEMERINTAH PUSAT MELAKUKAN HAL-HAL SBB.:
      1. BERKEADILAN MEMBUAT KEBIJAKAN-2
      PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
      YG BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN
      DARI PMDN/PMA DISELURUH KABUPATEN KOTA
      2. MEMANGKAS BIROKRASI-2 PERIJINAN, PAJAK
      DAN BIAYA-2 LAIN YG MEMBERATKAN ORANG
      BER-INVESTASI ATAU MENCIPTAKAN LAPANGAN
      USAHA ATAU MEMASUKKAN INVESTOR.
      3. MEMPERBAIKI INFRA STRUKTUR DAN
      JARINGAN KOMUNIKASI ANTAR DAERAH

    7. otonomi sangat baguna bg masyarakat setempat lho, karna otonomi dpt mengelola sda, mempertahankan kebudayaan, dan buanyak lainnya!!!

    8. DUhhhhhhhhh, PuSSSSSSSSsings bgTz BCa_a, Tp brManfaat koQ…… lanjUTKan……

    9. artikel diatas sangat bagus sekali……..

    10. okkrek…………….
      mantap cuy<<<<<<<<<<<<<<<

    11. makasi ya akhirny berkat ad ny ne tgaz q terselesaikan….

    12. OTONOMI?DI K OTONOMI YA?

    13. Wah,.. ArtikelNya Bagus Bgt.. Permisi Nunut Copy Yach.. Buat Pembelajaran
      Matur Nuwun..

    14. Thnx iaa utk artikeL’a… ^_^

    15. aduh…negara dak maju-maju,kalau banyak perwakilan rakyat yang korupsi,rakyat miskin bertambah banyak,yang korupsi tambah banyak pula,kacau negara ini.
      saran saya: keluarkan uu baru,bagi yang korupsi dihukum mati,supaya banyak angota dewan yang takut korupsi.

    16. waduh, lengkap benget nih. Ampe pusing bacanya. Moga bermanfaat aja buat semuanya yaaaa……

    17. thanks untuk artikel ini, ini sangat membuka mata saya ;D

    18. bagus nh bahasan mengenai dampak dari pemekaran wilayah, klo bisa di selipin hasil riset dari dampak2 tersebut lumayan nh Gan buat nambahin referensi tugas dari Dosen ^^V

    19. Mkshh bgt …skrng udh ada paham2x,negH,,…,,??
      tinggal bikin kesimpulan’x ajj…

    20. ketika berbicara otonomi daerah mengingatkan kita kepada konflik sosial pada waktu pemilkada berlangsung,, bayangkan saja demokrasi yg di lontarkan sebagai wacana paling populer menjadi instrument bagi segelintir org utk meraih kekuasaan ..

    21. Sebenarnya capek2in otak aj kita mikirin indonesian ini, jangankan kita yang kurang senang kepada pejabat yang korup atau melenceng dari aturan, mereka sendiri sebenarnya tidak senang adanya pejabat yang korupsi…??? So, kpn selesainya?.

    22. thx banget. buat perkenalanku dengan desentralisasi.

    23. artikel yg bagus,mudah2an smuanya bisa berjalan dgn baik.

      q suka itu,

    24. bahannya mantap,ibarat putri yang turun dari kayangan..perbanyak lagio bahannya yooooooo

    25. terimaksi

    26. baguzzzzzzzzzzzzzz buangetsss
      tapi cyanknya kurank lengkap cuyyy

    27. adakah bahasa dan budaya dibahas dalam otda???
      cari kemana-mana tak ku temukan kepedulian akan budaya dan bahasa…

    28. Boleh juga niiee, buat artikel tugas “copas” aja .. MAN .. !!!

    29. ok,,,, thanks, atas semua materinya,,, itu pas banget buat presentasi ku……….

    30. trim’s atas infonya

    31. gx ada komen gue,

    32. lengkap banget .thanks yach ,jadi banyakw tau nih..!

    33. very good

    34. Mantap…
      bantu tugas

    35. Wahhh, membantu tugas nihh.. Makasihh..
      Hanya orang yang pintar lah yang mau melaksanakan Otonomi daerah dngn benar

    36. mantaaaaap

    Berikan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s

    Ikuti

    Get every new post delivered to your Inbox.